KEMISKINAN DAN KESENJANGAN

Konsep dan Definisi

Yang dimaksud kesenjangan ekonomi dan tingkat kemiskinan merupakan dua hal masalah besar di banyak NSB, tidak terkecuali Indonesia. Dikatakan besar karena jika masalah ini dibiarkan berlarut-larut maka akan semakin parah dan akhirnya akan menimbulkan konsekuensi politik dan sosial yang sangat serius. Suatu pemerintahan bisa jatuh karena amukan rakyat miskin yang sudah tidak tahan lagi menghadapi kemiskinan. Bahkan kejadian tragedi Mei 1998 menjadi suatu pertanyaan. Andaikan tingkat kesejahteraan masyarakat di Indonesia sama seperti misalnya di Swiss.

Di Indonesia, pada awal pemerintahan orde baru para pembuat kebijaksanaan dan perencanaan pembangunan ekonomi yang pada awalnya terpusat hanya di pulau Jawa, khususnya Jakarta dan sekitarnya, dan hanya disektor-sektor tertentu saja, pada akhirnya akan menghasilkan apa yang dimaksud dengan trickle down effect. Namun dalam kenyataannya setelah 10 tahun berjalan, efek meurun kebawah tersebut berjalan lambat, ditandai oleh kesenjangan yang semakin membesar. Orientasi pembangunan berubah : kesejahteraan masyarakat lebih diutamakan salah satunya melalui peningkatan pembangunan luar jawa seperti program IDT, pembangunan usaha kecil dan RT dll. Krisis moneter yang menimpa Indonesia memperparah kesenjangan ekonomi masyarakat.

Pertumbuhan, Kesenjangan, dan Kemiskinan

 

Mengikuti hipotensi Kuznets pada tahap awal dari proses pembangunan, tingkat kemiskinan cenderung  meningkat dan saat mendekati tahap terakhir dari pembangunan jumlah orang miskin berangsur-angsur berkurang. Seperti yang telah di katakan sebelumnya, faktor lain selain pertumbuhaan pendapatan yang juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di suau wilayah/negara, seperti derajat pendidikan tenaga kerja dan struktur ekonomi. Semakin besar ketimpangan dalam distribusi Janti (1997) menyimpulkan  pendapatan disebabkan oleh pergeseran demografi, perubahan pasar buruh, dan perubahan kebijakan publik. Perubahan pasar buruh ini disebabkan oleh kesenjangan pendapatan dari kepala keluarga dan semakin besar saham pendapatan istri dalam jumlah pendapatan keluarga.

Beberapa Indikator Kesenjangan dan Kemiskinan

Foster (1984) memperkenalkan 3 indkator untuk mengukur kemiskinan.

a)      The incidence of poverty (rasio H) yaitu % dari populasi yang hidup adlam keluarga dengan pengeluaran konsumsi perkapita dibawah garis kemiskinan.

b)      The depth of poverty yaitu menggambarkan dalamnya kemiskinan disuatu wilayah yang diukur dengan Poverty Gap Index / indeks jarak kemiskinan (IJK) yaitu mengestimasi jarak pendapatan orang miskin dari garis kemiskinan sebagai proporsi dari garis tersebut.

c)      The severity of poverty/Distributionally Sensitive Index yaitu mengukur tingkat keparahan kemiskinan dengan indeks keparahan kemiskinan (IKK) atau mengetahui intensitas kemiskinan.

Peneliti lain memasukkan 2 faktor lain yakni rata-rata besarnya kekurangan pendapatan orang miskin dan besarnya ketimpangan dalam distribusi pendapatan antar orang miskin. Semakin rata-rata besarnya kekurangan pendapatan orang miskin, semakin besar pendapatan antar orang miskin sehingga kemiskinan bertambah besar.

Elatisitas ketimpangan terhadap pertumbuhan dan elastisitas kemiskinan terhadap ketimpangan diperoleh dengan persamaan:

Log Pkt = w + Log Wkt + Log Gkt + wk + vkt

Dimana: 

 Pkt : Kemiskinan diwilayah k pada periode t

·         Gkt : Indeks gini untuk wilayah k pada periode t

·         Wkt : Rata-rata konsumsi/pendapatan riil (rasio kesejahteraan) diwilayah k pada periode t

·         Wk : efek-efek yang tetap

·         vkt :term kesalahan

1.      Temuan Empiris

 a.  Distribusi Pendapatan

                Data pengeluaran konsumsi dipakai sebagai suatu pendekatan  untuk mengukur distrubusi pendapatan masyarakat. Namun, data pengeluaran konsumsi bisa memberikan informasi yang tidak tepat mengenai pendapatan, atau tidak mencerminkan tingkat pendapatan yang sebenarnya.

                Akan tetapi, karena pengumpulan data pendapatan di Indonesia seperti di banyak LCDs lainnya masih relatif sulit, salah satunya karena banyak rumah tangga atau individu yang bekerja di sektor informal atau tidak menentu, maka penggunaan data pengeluaran konsumsi rumah tangga dianggap sebagai salah satu alternatif.

                Menjelang pertengahan tahun 1997, beberapa saat sebelum krisis ekonomi muncul, ingkat pendapatan per kepala di Indonesia sedah melebihi 1000 dolas AS, dan tingkat ini jauh lebih tinggi. Namun, apa artinya kalau hanya 10% saja dari jumlah penduduk di tanah air yang menikmati 90% dari jumlah PN. Sedangkan, sisanya 80% hanya menikmati 10% dari PN. Atau kenaikan PN selama masa itu hanya dinikmati oleh kelompok 10% tersebut, sedangkan pendapatan dari kelompok masyarakat yang mewakili 90% dari jumlah penduduk tidak mengalami perbaikan yang berarti.

 Boleh dikatakan bahwa baru sejak akhir 1970-an, Pemerintah Indonesia mulai memperlihatkan kesungguhan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sejak itu aspek pemerataan dalam trilogi pembangunan semakin ditekankan dan ini didentifikasikan dalam delapan jalur pemerataan. Sudah banyak program-program dari pemerintah pusat hingga saat ini yang mencerminkan upaya tersebut, seperti program serta kebijkan yang mendukung pembangunan industri kecil, rumah tangga dan koperasi, Program Keluarga Sejahtera, Program KB, UMR, UMP, dan lain sebagainya.

 b.  Kemiskinan

                Di Indonesia, kemiskinan merupakan salah satu masalah besar. Terutama meliahat kenyataan bahwa laju pengurangan jumlah orang miskin di tanah air berdasarkan garis kemiskinan yang berlaku jauh lebih lambat dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu sejak Pelita I hingga 1997 (sebelum krisis eknomi). Berdasarkan fakta ini selalu muncul pertanyaan, apakah memang laju pertumbuhan yang tinggi dapat mengurangi tingkat kemiskinan atau apakah memang terdapat suatu korelasi negatif yang signifikan antara tingkat pertumbuhan dan presentase jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan?.

                Kalau dilihat data dari Asia dalam sstudinya Dealolikar dkk. (2002), kelihatannya memang ada perbedaan dalam presentase perubahan kemiskinan antara kelompok negara dengan leju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan kelompoknegara dengan pertumbuhan yang rendah. Seperti China selama tahun 1994-1996 pertumbuhan PDB riil rata-rata per tahun 10,5%, tingkat penurunan kemiskinan per kapita selama periode tersebut sekitar 15,5%, yakni dari 8,4% ke 6,0% dari jumlah populasinya. Sedangkan, misalnya Bangladesh dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata per tahun hanya 3,1% selama 1992-1996, tingkat penurunan kemiskinannya per kapita hanya 2,5%. Ada sejumlah negara, termasuk Indonesia, yang jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan bertambah walaupun ekonominya tumbuh positif.

 Seperti telah dibahas sebelumnya, banyak studi empiris yang memang membuktikan adanya suatu relasi trade off yang kuat antara laju pertumbuhan pendapatan dan tingkat kemiskinan, namun hubungan negatif tersebut tidak sistematis. Namun, dari beberapa studi empiris yang pernah dilakukan, pendekatan yang digunakan berbeda-beda dan batas kemiskinan yang dipakai beragam pula, sehingga hasil atau gambaran mengenai hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan juga berbeda.

2.      Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan

 - Kecenderungan laju pertumbuhan yang meningkat

 - Rendahnya mutu SDM

 - Rendahnya SDA

 - Hipotesa Kuznet :

 1. Adanya relasi antara kesenjangan pendapatan dan tingkat pendapatan perkapita dalam bentuk U terbalik

 2. Pada tahap awal pembangunan, kemiskinan meningkat sebagai akibat proses urbanisasi dan industrialisasi

 3. Pada tahap akhir pembangunan, kemiskinan menurun pada saat sektor industri di perkotaan dapat meyerap seluruh angkatan kerja yang berasal dari pedesaan

 4. Terjadi banyak pro dan kontra tentang pendapat kuznet

3.       Kebijakan Antikemiskinan

Untuk mengetahui kenapa diperlukan kebijakan anti-Kemiskinan dan distribusi pendapatan perlu diketahui terlebih dahulu bagaimana hubungan alamiah antara pertumbuhan ekonomi, kebijakan, kelembagaan, dan penurunan kemiskinan. Lembaga-lembaga dunia mencakup World Bank, ADB, UNDP, ILO, dsb.

Tahun 1990, Bank Dunia lewat laporannya World Development Report on Poverty mendeklarasikan bahwa  peperangan melawan kemiskinan melalui:

a)      pertumbuhan ekonomi yang luas dan padat karya yang menciptakan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok miskin.

b)      Pengembangan SDM (pendidikan, kesehatan, dan gizi) yang memberi kemampuan mereka lebih baik untuk memanfaatkan kesempatan yang diciptakan oleh pertumbuhan ekonomi.

c)      Membuat jaringan pengaman social bagi penduduk miskin yang tidak mampu memperoleh dan menikmati pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja serta pengembangan SDM sebagai akibat dari cacat fisik dan mental, bencana, konflik social atau wilayah yang terisolasi secara fisik.

 World bank (2000) memberikan resep baru dalam memerangi kemiskinan dengan 3 pilar:

 a) Pemberdayaan yaitu proses peningkatan kapasitas penduduk miskin untuk mempengaruhi lembaga-lembaga pemerintah yang mempengaruhi kehidupan mereka dengan memperkuat partisipasi mereka dalam proses politik dan pengambilan keputusan tingkat local.

 b) Keamanan yaitu proteksi bagi orang miskin terhadap goncangan yang merugikan melalui manajemen yang lebih baik dalam menangani goncangan ekonomi makrodan jaringan pengaman yang lebih komprehensif

 c) Kesempatan yaitu proses peningkatan akses kaum miskin terhadap modal fisik dan modal manusia dan peningkatan tingkat pengembalian dari asset asset tersebut.

 ADB (1999) menyatakan ada 3 pilar untuk mengentaskan kemiskinan:

 a) Pertumbuhan berkelanjutan yang prokemiskinan

 b) Pengembangan social yang mencakup: pengembangan SDM, modal social, perbaikan status perempuan, dan perlindungan social

 c) Manajemen ekonomi makro dan pemerintahan yang baik yang dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan

 d) Factor tambahan:

 • Pembersihan polusi udara dan air kota-kota besar

 • Reboisasi hutan, penumbuhan SDM, dan perbaikan tanah

Kemiskinan di Indonesia, 1976-2008*

Tahun	Tingkat Kemiskinan (%)			Jumlah Orang Miskin (juta orang)
	Kota	Desa	National	Kota	Desa	National
1976	38,8	40,4	40,1	10,0	44,2	54,2
1978	30,8	33,4	33,3	8,3	38,9	47,2
1980	29,0	28,4	28,6	9,5	32,8	42,3
1981	28,1	26,5	26,9	9,3	31,3	40,6
1984	23,1	21,2	21,6	9,3	25,7	35,0
1987	20,1	16,1	17,4	9,7	20,3	30,0
1990	16,8	14,3	15,1	9,4	17,8	27,2
1993	13,4	13,8	13,7	8,7	17,2	25,9
1996	13,4	19,8	17,5	9,4	24,6	34,0
1998	21,9	25,7	24,2	17,6	31,9	49,5
1999	19,4	26,0	23,4	15,6	32,3	48,0
2000	14,6	22,4	19,1	12,3	26,4	38,7
2001	9,8	24,8	18,4	8,6	29,3	37,9
2002	14,5	21,1	18,2	13,3	25,1	38,4
2003	13,6	20,2	17,4	12,2	25,1	37,3
2004	12,1	20,1	16,7	11,4	24,8	36,1
2005	11,7	19,98	15,97	12,4	22,7	35,1
2006	13,5	21,8	17,8	14,5	24,8	39,3
2007	12,5	20,4	16,6	13,6	23,6	37,2
2008**	...	...	15,4	...	...	34,96

Tingkat kemiskinan menurun dari 40 % ke sekitar 11% pada tahun 1976-1996, dan penurunan terbesar pada tahun 1970 an hingga awal tahhun 1980 an dengan 13%. Sedangkan selama periode 1981-1993 laju penurunan kemiskinan hanya sekitar 16%. Setelah sempat naik hingga mencapai 23,5% tahun 1999 akibat krisis ekonomi pada tahun 1997/98, tingkat kemiskinan cenderung menurun terus. Tetapi pada tahun 2006 tingkat kemiskinan naik 17,75% atau sektar 39,05 juta orang. Kenaikan disebabkan oleh pemotongan subsidi BBM pada tahun 2005. Jumlah penduduk miskin 2008 sebanyak 34,96 juta orang dibandingkan tahun 2007 37,17 juta jiwa.

Pendapatan Per-Kapita di ASEAN (Dolar AS)

Negara	1990	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Brunai Darussalam	12540	15800	16320	16310	14480	14060	14670	16010	17000	17590	19650	22540	26930
Kamboja	-	280	290	300	280	280	280	300	300	340	380	440	490
Indonesia	620	1010	1120	1120	670	590	590	740	810	920	1110	1260	1420
Laos DPR	200	360	390	380	310	290	290	310	330	350	420	460	500
Malaysia	2390	4030	4480	4600	3630	3370	3390	3410	3550	3900	4560	5070	5620
Myanmar	129	180	193	206	132	145	159	165	222	212	216	248	281
Philiphina	740	1040	1190	1230	1080	1050	1050	1050	1020	1070	1080	1270	1390
Singapora	18600	23260	25130	27160	23490	22880	22970	21250	21030	21750	25040	26620	28730

Program Pemerintah dalam menangulangi kemiskinan :

a) Jangka pendek yaitu membangun sector pertanian, usaha kecil dan ekonomi pedesaan

b) Jangka menenga\h dan panjang mencakup:

 • Pembangunan dan penguatan sector swasta

 • Kerjasama regional

 • Manajemen APBN dan administrasi

 • Desentralisasi

 • Pendidikan dan kesehatan

 • Penyediaan air bersih dan pembangunan perkotaan

 • Pembagian tanah pertanian yang merata