KEMISKINAN DAN KESENJANGAN

Konsep dan Definisi

Yang dimaksud kesenjangan ekonomi dan tingkat kemiskinan merupakan dua hal masalah besar di banyak NSB, tidak terkecuali Indonesia. Dikatakan besar karena jika masalah ini dibiarkan berlarut-larut maka akan semakin parah dan akhirnya akan menimbulkan konsekuensi politik dan sosial yang sangat serius. Suatu pemerintahan bisa jatuh karena amukan rakyat miskin yang sudah tidak tahan lagi menghadapi kemiskinan. Bahkan kejadian tragedi Mei 1998 menjadi suatu pertanyaan. Andaikan tingkat kesejahteraan masyarakat di Indonesia sama seperti misalnya di Swiss.

Di Indonesia, pada awal pemerintahan orde baru para pembuat kebijaksanaan dan perencanaan pembangunan ekonomi yang pada awalnya terpusat hanya di pulau Jawa, khususnya Jakarta dan sekitarnya, dan hanya disektor-sektor tertentu saja, pada akhirnya akan menghasilkan apa yang dimaksud dengan trickle down effect. Namun dalam kenyataannya setelah 10 tahun berjalan, efek meurun kebawah tersebut berjalan lambat, ditandai oleh kesenjangan yang semakin membesar. Orientasi pembangunan berubah : kesejahteraan masyarakat lebih diutamakan salah satunya melalui peningkatan pembangunan luar jawa seperti program IDT, pembangunan usaha kecil dan RT dll. Krisis moneter yang menimpa Indonesia memperparah kesenjangan ekonomi masyarakat.

Pertumbuhan, Kesenjangan, dan Kemiskinan

 

Mengikuti hipotensi Kuznets pada tahap awal dari proses pembangunan, tingkat kemiskinan cenderung  meningkat dan saat mendekati tahap terakhir dari pembangunan jumlah orang miskin berangsur-angsur berkurang. Seperti yang telah di katakan sebelumnya, faktor lain selain pertumbuhaan pendapatan yang juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di suau wilayah/negara, seperti derajat pendidikan tenaga kerja dan struktur ekonomi. Semakin besar ketimpangan dalam distribusi Janti (1997) menyimpulkan  pendapatan disebabkan oleh pergeseran demografi, perubahan pasar buruh, dan perubahan kebijakan publik. Perubahan pasar buruh ini disebabkan oleh kesenjangan pendapatan dari kepala keluarga dan semakin besar saham pendapatan istri dalam jumlah pendapatan keluarga.

Beberapa Indikator Kesenjangan dan Kemiskinan

Foster (1984) memperkenalkan 3 indkator untuk mengukur kemiskinan.

a)      The incidence of poverty (rasio H) yaitu % dari populasi yang hidup adlam keluarga dengan pengeluaran konsumsi perkapita dibawah garis kemiskinan.

b)      The depth of poverty yaitu menggambarkan dalamnya kemiskinan disuatu wilayah yang diukur dengan Poverty Gap Index / indeks jarak kemiskinan (IJK) yaitu mengestimasi jarak pendapatan orang miskin dari garis kemiskinan sebagai proporsi dari garis tersebut.

c)      The severity of poverty/Distributionally Sensitive Index yaitu mengukur tingkat keparahan kemiskinan dengan indeks keparahan kemiskinan (IKK) atau mengetahui intensitas kemiskinan.

Peneliti lain memasukkan 2 faktor lain yakni rata-rata besarnya kekurangan pendapatan orang miskin dan besarnya ketimpangan dalam distribusi pendapatan antar orang miskin. Semakin rata-rata besarnya kekurangan pendapatan orang miskin, semakin besar pendapatan antar orang miskin sehingga kemiskinan bertambah besar.

Elatisitas ketimpangan terhadap pertumbuhan dan elastisitas kemiskinan terhadap ketimpangan diperoleh dengan persamaan:

Log Pkt = w + Log Wkt + Log Gkt + wk + vkt

Dimana: 

 Pkt : Kemiskinan diwilayah k pada periode t

·         Gkt : Indeks gini untuk wilayah k pada periode t

·         Wkt : Rata-rata konsumsi/pendapatan riil (rasio kesejahteraan) diwilayah k pada periode t

·         Wk : efek-efek yang tetap

·         vkt :term kesalahan

1.      Temuan Empiris

 a.  Distribusi Pendapatan

                Data pengeluaran konsumsi dipakai sebagai suatu pendekatan  untuk mengukur distrubusi pendapatan masyarakat. Namun, data pengeluaran konsumsi bisa memberikan informasi yang tidak tepat mengenai pendapatan, atau tidak mencerminkan tingkat pendapatan yang sebenarnya.

                Akan tetapi, karena pengumpulan data pendapatan di Indonesia seperti di banyak LCDs lainnya masih relatif sulit, salah satunya karena banyak rumah tangga atau individu yang bekerja di sektor informal atau tidak menentu, maka penggunaan data pengeluaran konsumsi rumah tangga dianggap sebagai salah satu alternatif.

                Menjelang pertengahan tahun 1997, beberapa saat sebelum krisis ekonomi muncul, ingkat pendapatan per kepala di Indonesia sedah melebihi 1000 dolas AS, dan tingkat ini jauh lebih tinggi. Namun, apa artinya kalau hanya 10% saja dari jumlah penduduk di tanah air yang menikmati 90% dari jumlah PN. Sedangkan, sisanya 80% hanya menikmati 10% dari PN. Atau kenaikan PN selama masa itu hanya dinikmati oleh kelompok 10% tersebut, sedangkan pendapatan dari kelompok masyarakat yang mewakili 90% dari jumlah penduduk tidak mengalami perbaikan yang berarti.

 Boleh dikatakan bahwa baru sejak akhir 1970-an, Pemerintah Indonesia mulai memperlihatkan kesungguhan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sejak itu aspek pemerataan dalam trilogi pembangunan semakin ditekankan dan ini didentifikasikan dalam delapan jalur pemerataan. Sudah banyak program-program dari pemerintah pusat hingga saat ini yang mencerminkan upaya tersebut, seperti program serta kebijkan yang mendukung pembangunan industri kecil, rumah tangga dan koperasi, Program Keluarga Sejahtera, Program KB, UMR, UMP, dan lain sebagainya.

 b.  Kemiskinan

                Di Indonesia, kemiskinan merupakan salah satu masalah besar. Terutama meliahat kenyataan bahwa laju pengurangan jumlah orang miskin di tanah air berdasarkan garis kemiskinan yang berlaku jauh lebih lambat dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu sejak Pelita I hingga 1997 (sebelum krisis eknomi). Berdasarkan fakta ini selalu muncul pertanyaan, apakah memang laju pertumbuhan yang tinggi dapat mengurangi tingkat kemiskinan atau apakah memang terdapat suatu korelasi negatif yang signifikan antara tingkat pertumbuhan dan presentase jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan?.

                Kalau dilihat data dari Asia dalam sstudinya Dealolikar dkk. (2002), kelihatannya memang ada perbedaan dalam presentase perubahan kemiskinan antara kelompok negara dengan leju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan kelompoknegara dengan pertumbuhan yang rendah. Seperti China selama tahun 1994-1996 pertumbuhan PDB riil rata-rata per tahun 10,5%, tingkat penurunan kemiskinan per kapita selama periode tersebut sekitar 15,5%, yakni dari 8,4% ke 6,0% dari jumlah populasinya. Sedangkan, misalnya Bangladesh dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata per tahun hanya 3,1% selama 1992-1996, tingkat penurunan kemiskinannya per kapita hanya 2,5%. Ada sejumlah negara, termasuk Indonesia, yang jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan bertambah walaupun ekonominya tumbuh positif.

 Seperti telah dibahas sebelumnya, banyak studi empiris yang memang membuktikan adanya suatu relasi trade off yang kuat antara laju pertumbuhan pendapatan dan tingkat kemiskinan, namun hubungan negatif tersebut tidak sistematis. Namun, dari beberapa studi empiris yang pernah dilakukan, pendekatan yang digunakan berbeda-beda dan batas kemiskinan yang dipakai beragam pula, sehingga hasil atau gambaran mengenai hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan juga berbeda.

2.      Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan

 - Kecenderungan laju pertumbuhan yang meningkat

 - Rendahnya mutu SDM

 - Rendahnya SDA

 - Hipotesa Kuznet :

 1. Adanya relasi antara kesenjangan pendapatan dan tingkat pendapatan perkapita dalam bentuk U terbalik

 2. Pada tahap awal pembangunan, kemiskinan meningkat sebagai akibat proses urbanisasi dan industrialisasi

 3. Pada tahap akhir pembangunan, kemiskinan menurun pada saat sektor industri di perkotaan dapat meyerap seluruh angkatan kerja yang berasal dari pedesaan

 4. Terjadi banyak pro dan kontra tentang pendapat kuznet

3.       Kebijakan Antikemiskinan

Untuk mengetahui kenapa diperlukan kebijakan anti-Kemiskinan dan distribusi pendapatan perlu diketahui terlebih dahulu bagaimana hubungan alamiah antara pertumbuhan ekonomi, kebijakan, kelembagaan, dan penurunan kemiskinan. Lembaga-lembaga dunia mencakup World Bank, ADB, UNDP, ILO, dsb.

Tahun 1990, Bank Dunia lewat laporannya World Development Report on Poverty mendeklarasikan bahwa  peperangan melawan kemiskinan melalui:

a)      pertumbuhan ekonomi yang luas dan padat karya yang menciptakan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok miskin.

b)      Pengembangan SDM (pendidikan, kesehatan, dan gizi) yang memberi kemampuan mereka lebih baik untuk memanfaatkan kesempatan yang diciptakan oleh pertumbuhan ekonomi.

c)      Membuat jaringan pengaman social bagi penduduk miskin yang tidak mampu memperoleh dan menikmati pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja serta pengembangan SDM sebagai akibat dari cacat fisik dan mental, bencana, konflik social atau wilayah yang terisolasi secara fisik.

 World bank (2000) memberikan resep baru dalam memerangi kemiskinan dengan 3 pilar:

 a) Pemberdayaan yaitu proses peningkatan kapasitas penduduk miskin untuk mempengaruhi lembaga-lembaga pemerintah yang mempengaruhi kehidupan mereka dengan memperkuat partisipasi mereka dalam proses politik dan pengambilan keputusan tingkat local.

 b) Keamanan yaitu proteksi bagi orang miskin terhadap goncangan yang merugikan melalui manajemen yang lebih baik dalam menangani goncangan ekonomi makrodan jaringan pengaman yang lebih komprehensif

 c) Kesempatan yaitu proses peningkatan akses kaum miskin terhadap modal fisik dan modal manusia dan peningkatan tingkat pengembalian dari asset asset tersebut.

 ADB (1999) menyatakan ada 3 pilar untuk mengentaskan kemiskinan:

 a) Pertumbuhan berkelanjutan yang prokemiskinan

 b) Pengembangan social yang mencakup: pengembangan SDM, modal social, perbaikan status perempuan, dan perlindungan social

 c) Manajemen ekonomi makro dan pemerintahan yang baik yang dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan

 d) Factor tambahan:

 • Pembersihan polusi udara dan air kota-kota besar

 • Reboisasi hutan, penumbuhan SDM, dan perbaikan tanah

Kemiskinan di Indonesia, 1976-2008*

Tahun	Tingkat Kemiskinan (%)			Jumlah Orang Miskin (juta orang)
	Kota	Desa	National	Kota	Desa	National
1976	38,8	40,4	40,1	10,0	44,2	54,2
1978	30,8	33,4	33,3	8,3	38,9	47,2
1980	29,0	28,4	28,6	9,5	32,8	42,3
1981	28,1	26,5	26,9	9,3	31,3	40,6
1984	23,1	21,2	21,6	9,3	25,7	35,0
1987	20,1	16,1	17,4	9,7	20,3	30,0
1990	16,8	14,3	15,1	9,4	17,8	27,2
1993	13,4	13,8	13,7	8,7	17,2	25,9
1996	13,4	19,8	17,5	9,4	24,6	34,0
1998	21,9	25,7	24,2	17,6	31,9	49,5
1999	19,4	26,0	23,4	15,6	32,3	48,0
2000	14,6	22,4	19,1	12,3	26,4	38,7
2001	9,8	24,8	18,4	8,6	29,3	37,9
2002	14,5	21,1	18,2	13,3	25,1	38,4
2003	13,6	20,2	17,4	12,2	25,1	37,3
2004	12,1	20,1	16,7	11,4	24,8	36,1
2005	11,7	19,98	15,97	12,4	22,7	35,1
2006	13,5	21,8	17,8	14,5	24,8	39,3
2007	12,5	20,4	16,6	13,6	23,6	37,2
2008**	...	...	15,4	...	...	34,96

Tingkat kemiskinan menurun dari 40 % ke sekitar 11% pada tahun 1976-1996, dan penurunan terbesar pada tahun 1970 an hingga awal tahhun 1980 an dengan 13%. Sedangkan selama periode 1981-1993 laju penurunan kemiskinan hanya sekitar 16%. Setelah sempat naik hingga mencapai 23,5% tahun 1999 akibat krisis ekonomi pada tahun 1997/98, tingkat kemiskinan cenderung menurun terus. Tetapi pada tahun 2006 tingkat kemiskinan naik 17,75% atau sektar 39,05 juta orang. Kenaikan disebabkan oleh pemotongan subsidi BBM pada tahun 2005. Jumlah penduduk miskin 2008 sebanyak 34,96 juta orang dibandingkan tahun 2007 37,17 juta jiwa.

Pendapatan Per-Kapita di ASEAN (Dolar AS)

Negara	1990	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Brunai Darussalam	12540	15800	16320	16310	14480	14060	14670	16010	17000	17590	19650	22540	26930
Kamboja	-	280	290	300	280	280	280	300	300	340	380	440	490
Indonesia	620	1010	1120	1120	670	590	590	740	810	920	1110	1260	1420
Laos DPR	200	360	390	380	310	290	290	310	330	350	420	460	500
Malaysia	2390	4030	4480	4600	3630	3370	3390	3410	3550	3900	4560	5070	5620
Myanmar	129	180	193	206	132	145	159	165	222	212	216	248	281
Philiphina	740	1040	1190	1230	1080	1050	1050	1050	1020	1070	1080	1270	1390
Singapora	18600	23260	25130	27160	23490	22880	22970	21250	21030	21750	25040	26620	28730

Program Pemerintah dalam menangulangi kemiskinan :

a) Jangka pendek yaitu membangun sector pertanian, usaha kecil dan ekonomi pedesaan

b) Jangka menenga\h dan panjang mencakup:

 • Pembangunan dan penguatan sector swasta

 • Kerjasama regional

 • Manajemen APBN dan administrasi

 • Desentralisasi

 • Pendidikan dan kesehatan

 • Penyediaan air bersih dan pembangunan perkotaan

 • Pembagian tanah pertanian yang merata

PDB, PERTUMBUHAN DAN PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI PERTUMBUHAN EKONOMI

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan suatu kondisi keadaan suatu kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.  Kesejahteraan masyarakat dari aspek ekonomi dapat diukur dengan tingkat pendapatan nasional perkapita. Untuk dapat meningkatkan pendapatan nasional, maka pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu target yang sangat penting yang harus dicapai dalam proses pembangunan ekonomi. Karena jumlah penduduk yang bertambah tiap tahun dengan sendirinya kebutuhan sehari-hari ikut bertambah setiap tahunnya, maka dibutuhkan pendapatan setiap tahunnya. Contonya seperti negara Indonesia yang jumlah penduduknya sangat besar dan tingkat pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi ditambah kenyataan bahwa penduduk Indonesia tingkat  kemiskinannya sangat besar, sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi sangat penting dan lajunya harus jauh lebih besar dari laju pertumbuhan penduduk agar peningkatan pendapatan masyarakat perkapita dapat tercapai.

KONSEP-KONSEP PENDAPATAN NASIONAL

Istilah “pendapatan nasional” berati sempit dan berarti luas. Berati sempit maksudnya “pendapatan nasional” adalah terjemah langsung dari national income. Sedangkan berarti luas maksudnya bahwa ;pendapatan nasional” adalah Produk Domestik Bruto (PDB) atau merujuk ke Gross Domestic Product (GDP) atau merujuk ke Produk Nasional Bruto (PNB) atau Gross National Product (GNP) ; Produk Nasional Neto (PNN) atau Net National Product (NNP) atau merujuk ke Pendapatan Nasional atau National Income (NI). Jadi kempat konsep pendapatan nasional ini (PDB, PNB, PNN, dan PN) berbeda satu sama lain.

TEORI PERTUMBUHAN EKONOMI

1. Teori Klasik

Dasar teori klasik adalah pembangunan ekonomi dilandasi oleh sitem liberal, yang mana pertumbuhan ekonomi dipacu oleh semangat untuk mendapatkan keuntungan maksimal. Jika keuntungan meningkat maka tabungan akan meningkat dan investasi akan bertambah. Beberapa teori klasik antara lain seperti  : teori pertumbuhan Adam Smith “ ada 3 faktor penentu proses produksi/pertumbuhan, yakni SDA, SDM, dan barang modal “, teori petumbuhan David Ricardo “ pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh SDA yang jumlahnya terbatas, dan jumlah penduduk menyesuaikan diri dengan tingkat upah, diatas atau dibawah tingkat upah alamiah (atau minimal) “, teori pertumbuhan dari Thomas Robert Malthus “ ukuran keberhasilan pembangunan suatu perekonomian adalah kesejahteraan negara, yakni jika PNB pontensial meningkat. Sektor yang dominan adalah pertanan dan industri. “ , teori Marx “ membuat 5 tahapan perkembangan sebuah perekonomian, yaitu : perekonomian komunal primitif, perekonomian perbudakan, perekonomian feodal, perekonomian kapital, dan perekonomian sosialis. ”.

2.  Teori Neo-Keynes

Model pertumbuhan yang masuk dalam teori neo-Keynes adalah modal dari Harrod dan Domar yang mencoba memperluas teori Keynes mengenai keseimbangan pertumbuhan ekonomi dalam perspektif jangka panjang dengan melihat pengaruh dari investasi, baik pada AD maupun pada perluasan kapisitas produksi AS, yang akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

3.  Teori Neo-Klasik 

Pemikiran dari teori neo klasik didasarkan pada kritik atas kelemahan-kelemahan atau penyempurnaan terhadap pandangan/asumsi dari teori klasik yang dibahas diatas.

4. Teori modern

Salah satu dari asumsi teori modern ini adalah sifat keberadaan teknologi yang tidak lagi eksogen (given), merupakan faktor produksi yang dinamis. Demikian juga faktor manusia : tenaga kerja di dalam fungsi produksi tidak lagi merupakan faktor eksogen, tetapi bisa berkembang mengikuti  perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan (IPTEK).

PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI

Pembangunan ekonomi jangka panjang dengan pertumbuhan PDB akan membawa perubahan mendasar dalam sruktur ekonomi, dari ekonomi tradisional dengan pertanian sebagai sektor utama perekonomian modern yang didominasi oleh sektor non-primer, khusus industri manufaktur dengan increasing returns to scale (relasi positif antara pertumbuhan output dengan pertumbuhan produktivitas) yang dinamis sebagai motor utama penggerak pertumbuhan ekonomi (Weiss,1988). Ada kecenderungan bahwa semakin tinggi laju pertumbuhan ekonomi yang membuat semakin tinggi pendapatan masyarakat perkapita, semakin cepat perubahan struktur ekonomi, dengan asumsi faktor penentu lain mendukung proses tersebut, seperti manusia (tenaga kerja), bahan baku, dan teknologi yang tersedia.

DAMPAK PERDAGANGAN INTERNASIONAL TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA

Perdagangan Internasional adalah kegiatan tukar menukar atau trasaksi jual beli barang atau jasa antara suatu negara dengan negara lain yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan negaranya danmencari keuntungan. Terjadinya perdagangan interbasional dikarenakan adanya perbedaan sumber daya yang ada pada setiap daerah, sperti sumber daya alam, sumber daya manusia, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, upah dan biaya produksi, dan harga barang. Dalam perdagangan internasional yang dilakukan adalah kegiatan ekspor dan impor. Barang-barang impor itu akan dibayar dengan devisa. Devisa itu merupakan alat pembayaran luar negeri. Tujuan kegunaan devisa antara lain untuk membiayai kegiatan perdagangan luar negeri, membayar barang-barang impor, membayar cicilan dan bunga pinjaman luar negeri, membiayai perjalanan dinas pejabat ke luar negeri, membiayai pemuda atau pelajar dan mahasiswa yang belajar diluar negeri atas nama negara, membayar jasa dari luar negeri (tenaga ahli), dan menyumbang dalam rangka kemanusiaan.

Setiap negara dalam melakukan perdagangan internasional akan mengalami dampak positif dan dampak negatif terhadap perekonomian negara itu sendiri. Sejauh mana pengaruh perekonomian negara tiap negara berbeda-beda.

Dampak positif dari perdagangan internasional antara lain :

•  Kegiatan produksi dalam negeri menjadi meningkat secara kuantitas dan kualitas.
•  Mendorong pertumbuhan ekonomi negara, pemerataan pendapatan masyarakat, dan stabilitas ekonomi nasional.
•  Menambahkan devisa negara melalui bea masuk dan biaya lain atas ekspor dan impor.
• Mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam negeri, terutamadalam bidang sektor industri dengan munculnya teknologi baru dapat membantu dalam memproduksi barang lebih banyak dengan waktu yang singkat.
• Melalui impor, kebutuhan dalam negara dapat terpenuhi.
• Memperluas lapangan kerja dan kesempatan masyarakat untuk berkeja.
• Mempererat hubungan persaudaraan dan kerjasama antar negara.

Dampak negatif dari perdagangan internasional antara lain :

• Barang-barang produksi dalam negeri terganggu akibat masuknya barang impor yang dijual lebih murah dalam negeri yang menyebabkan industri dalam negeri mengalami kerugian besar.
•  Munculnya ketergantungan dengan negara maju.
•  Terjadinya persaingan yang tidak sehat, karena pengaruh perdagangan bebas.
•  Bila tidak mampu bersaing maka pertumbuhan perekonomian negara akan semakin rendah dan bertambahnya pengangguran dalam negeri.

KREATIVITAS DALAM KEHIDUPAN EKONOMI

Seperti yang kita ketahui bahwa permasalahan ekonomi paling utama yang dihadapi oleh manusia adalah adanya tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang beraneka ragam dan tidak terbatas, sedangkan sumber daya yang dimiliki sangatlah terbatas persediaannya, karena itu kita perlukan tindakan kreatif untuk dapat memecahkan masalah dan mengatasi persoalan ekonomi tersebut.

Kreativitas dalam kehidupan ekonomi adalah merupakan tindakan, gagasan, karya, atau produk-produk kreatif, baik berupa benda maupun gagasan dalam kehidupan berekonomi (produksi, distribusi, konsumsi). Hal ini dapat dilakukan oleh siapa saja, termaksud kita sebagai mahasiswa, bahkan harus dimulai sejak dini dibiasakan dan berlatih untuk bertindak kreatif.

Kreativitas dalam kehidupan ekonomi itu muncul bukan hanya karena dorongan dari dalam diri saja, melainkan perlu dengan situasi keadaan lingkungan yang memungkinkan kita merasa aman untuk berkarya, berimajinasi, dan mengambil prakarsa, dengan itu kita berani mengambil resiko. Untuk mendapatkannya kita perlu adanya dorongan dan sarana untuk latihan dengan baik di dalam lingkungan sekolah maupun diluar sekolah.

Misalnya di sekolah kita membentuk kelompok kewirausahaan sebagai tempat praktek atau latihan untuk menumbuhkan dan mengembangkan jiwa kewirausahaan (entrepreneurship) di kalangan siswa. Faktor utama pengembangan koperasi sekolah atau kelompok kewirausahaan tidak pada pencapaian laba (profit oriented), melainkan pada pembentukan watak dan sosok kepribadian siswa yang mandiri, berorientasi pada tugas dan bertanggung jawab, berkepemimpinan, fleksibel, inovatif, kreatif, dan berwawasan tinggi. Kompleksitas watak tersebut sangat dibutuhkan oleh siswa dalam rangka menyongsong masa depan yang semakin kompetitif dan terbuka, sejak tahun 2003 pada era globalisasi ekonomi (kawasan ekonomi bebas) khususnya dalam bidang perdagangan dan tenaga kerja di kawasan Asean dalam kerangka AFTA (Asean Free Trade Area) dan ALFA (Asean Free Labour Area) mulai diberlakukan. Berarti persaingan hidup kedepan akan semakin kompetitif dan terbuka, sehingga diperlukan kreativitas yang tinggi untuk meningkatkan kualitas, agar mampu bersaing dengan siapa pun.

Dengan berpartisipasi aktif dalam kelompok kewirausahaan, maka akan tercipta sifat-sifat positif yang sangat berguna bagi kita dalam menghadapi tantangan hidup dimasa yang semakin kompetitif. Sifat positif itu dapat berupa kedisplinan, kejujuran, kreatifitas, konsistensi, dan percaya diri.

Sistem Perekonomian Indonesia

Perkembangan sejarah bangsa Indonesia menggunakan sistem Demokrasi Ekonomi dengan tahapan pada tahun 1947-1959 Indonesia dengan menggunakan sistem ekonomi liberal atau kapitalis, pada tahun 1959-1965 Indonesia menggunakan sistem ekonomi pemimpin atau komando, dan pada tahun1966 sejak lahirnya orde baru sampai sekarang Indonesia menggunakan sistem ekonomi “Demokrasi Ekonomi atau Ekonomi Pancasila”.

Sistem perekonomian Indonesia (Demokrasi Ekonomi) adalah sistem ekonomi yang berkembang dari nilai khas bangsa Indonesia sendiri, yaitu dari nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sistem Demokrasi Ekonomi akan terus diperkembangkan agar sesuai dengan perkembangan bangsa Indonesia dan situasi perekonomian dunia tapi tetap berdasarkan landasan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Dengan demikian, yang menjadi asas dan landasan sistem demokrasi ekonomi Indonesia adalah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Berdasarkan asas dan landasan, maka jalannya perekonomian  Indonesia bertujuan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur.  Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibutuhkan peranan serta dalam partisipasi aktif dari seluruh masyarakat Indonesia dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Dan pemerintah pun ikut bertanggung jawab memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap perkembangan dunia usaha, dan sebaliknya dunia usaha memberikan kontibusi yang bermanfaat atas pengarahan dan bimbingan pemerintah yang ikut serta berperan dalam menciptakan keadaan perekonomian yang kondusif.

Undang-undang Dasar yang mengatur tentang kehidupan perekonomian terdapat pada Bab XIV Pasal 33 ayat 1, 2, 3 yang berbunyi ;

1.  bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.
2.  cabang-cabang produksi yang penting bagi negara danyang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa sistem perekonomian yang dijalankan di Indonesia bukan sistem ekonomi yang didasarkan pada keuntungan perseorangan semata. Tetapi sistem perekonomian di Indonesia adalah suatu sistem yang mengutamakan kesejahteraan sosial dan kemakmuran rakyat banyak serta dapat meningkatkan taraf hidup seluruh rakyat Indonesia.

Ada beberapa ciri positif Demokrasi Ekonomi : 

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang terpenting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4.  Sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan untuk permufakatan lembaga perwakilan rakyat dan pengawasanya terhadap kebijaksanaannya.
5. Perekonomian daerah dikembangkan secara serasi dan seimbang antar daerah, dalam kesatuan perekonomian nasional dengan menggunakan potensi dan peran serta daerah secara optimal dalam tujuan perwujudan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.
6.  Warga negara memiliki kebebasan memilih pekerjaan dan kehidupan yang layak.
7.  Hak milik perseorangan diakui dan pemanfaatanya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat.
8.  Potensi, inisiatif, dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum.
9.   Fakir miskin dan anak-anak terlantar dilindungi oleh negara.

Hal-hal yang harus dihindari dalam demokrasi ekonomi berdasarkan pancasila :

1. Sistem free fight liberalism (sistem persaingan bebas) yang mengakibatkan keuntungan sendiri terhadap manusia dan bangsa lain.
2.  Sistem etatisme, negara bersifat dominan, mendesak dan mematikan potensi seta daya kreasi ekonomi di luar negara.
3.  Pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.

Kesimpulannya bahwa demokrasi ekonomi di Indonesia bukanlah demokrasi liberal yang tidak menitik beratkan pada kepentingan individu dan bukan ekonomi negara yang mementingkan negaranya dan mengorbankan kepentingan individu. Dengan demokrasi ekonomi di Indonesia menjamin dan mengembangkan keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, oleh karena itu bentuk monopoli harus dihindari karena dapat merusak keserasian hidup.

Pada Masa Pemerintahan Indonesia Bersatu

Berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari berbagai sumber. Pada masa pemerintahan Indonesia bersatu yang dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono saat ini dapat membuat perubahan dikit demi sedikit menjadi lebih baik, dari adanya pendidikan gratis, jamkesmas, dan lain-lain. Namun banyaknya masalah di Indonesia, membuat pemerintah turun tangan. Seperti masalah ancaman inflasi di Indonesia, harga-harga naik karena Bulog terlambat membeli beras petani, meski stok beras di gudang mulai menipis. menyebabkan harga beras menjadi mahal karena suplainya rendah. namun pemerintah tetap berusaha agar persediaan Bulog (CBB) cukup untuk mengoptimalkan fungsi bulog dalam menstabilkan harga. Dan seiring dengan kenaikan harga minyak dunia membuat pemerintah lebih aktif dengan merencanakan pengurangan penggunaan subsidi BBM pada kendaraan pribadi. Inflastruktur masih kurang seperti pemasokan listrik yang belum merata keseluruh masyarakat Indonesia. Masalah Gayus, Bank century yang belum selesai masalahnya membuat pemerintah turun tangan.

 Ada 10 tantangan utama di 2011 :

1. Inflasi akibat kenaikan harga pangan dan energi.

2. Tekanan subsidi dalam APBN dan belanja modal belum optimal.

3. Infrastruktur masih kurang, termasuk listrik.

4. Hambatan perizinan dan kepastian hukum bagi investasi

5. Penyimpangan dan korupsi, termasuk kolusi di sektor perpajakan

6. Praktik usaha pertambangan dan kehutanan yang merusak lingkungan.

7. Politik uang yang mencederai demokrasi.

8. Pelayanan bagi masyarat belum berjalan dengan baik, antara lain di bidang kesehatan dan pendidikan.

9. Perlindunan dan bantuan terhadap TKI masih lemah.

10. Daerah dan pusat belum siaga dan sigap mengatasi bencana alam.

Menghadapi tantangan yang akan datang, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun meminta agar seluruh pemerintah untuk mengantisipasikan. Salah satunya meningkatkan cadangan beras yang lebih tinggi. "Karena, apabila tidak ada pemecahannya bisa berdampak pada kemiskinan dan pengangguran," kata presiden saat membuka rapat kerja tentang pelaksanaan program pembangunan tahun 2011 di Jakarta. Tantangan lain antaranya tekanan subsidi dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2011, presiden menerapkan misi pemerintah untuk melaksanakan percepatan pertumbuhan perekonomian. Sasaran pertumbuhan ekonomi yang dicapai 6,4 %, inflasi 5,3 %, pengurangan pengangguran menjadi 7 % dan angka kemiskinan sekitar 11,5 - 12,5%. Pemberantasan korupsi merupakan agenda sorotan yang paling tinggi. Semangat pemberantasan korupsi diawal pemerintahan langsung diartikulasikan dengan menerbitkan Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan Pemberantasan Korupsi. Dengan membentuk Tindak Pidana Korupsi lewat Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2005 yang ditandatangani oleh presiden Yudhoyono. Dan dengan mejalin komunikasi atau kerjasama dengan negara lain dapat saling memenuhi kebutuhan negara masing-masing.

" Kuncinya adalah apa yang sudah direncanakan jangan sampai gagal. ini pengalaman 2010, tidak ada kegagalan dalam skala luas," ucapnya.