Tulisan 5
Sejarah Hukum di Indonesia
PENDAHULUAN
1.
Latar
Belakang
Sejarah
Hukum di Indonesia sebagian besar sistemnya terdapat campuran hukum Eropa,
hukum Agama dan Hukum Adat. Yang dianut oleh negara Indonesia Hukum perdata
maupun Hukum pidana. Karena dahulu Indonesia adalah wilayah jajahan yang
disebut dengan Hindia Belanda (nederlandsch
Indie) yang berbasis hukum Eropa. Dan sebagian masyarakat Indonesia
menganut Agama Islam yang berbasis Hukum Agama, maka hukum lebih dominan di
perkawinan, kekeluargaan dan warisan. Selain itu, di Indonesia juga berlaku
sistem Hukum Adat yang di serap dalam perundang-undangan yang merupaka
penerusan dari aturan-aturan setempat dari masyarakat dan budaya-budaya yang
ada diwilayah Nusantara.
2.
Tujuan
Memberikan wawasan
tentang sejarah hukum di Indonesia. Dan sebagai syarat mendapat kan nilai
maksimal dalam mata kuliah Aspek Hukum dalam Ekonomi.
PEMBAHASAN
Hukum
adalah sekumpulan peraturan yang berisi perintah dan larangan yang dibuat oleh
pihak yang berwenang sehingga dapat dipaksakan pemberlakuannnya berfungsi untuk
mengatur masyarakat demi terciptanya ketertiban disertai dengan sanksi bagi
pelanggarnya.
Hukum
perdata disebut pula hukum privat atau hukum sipil sebagai lawan dari hukum
publik. Jika hukum publik berkaitan dengan negara serta kepentingan umum,
misalnya politik dan pemilu (hukum tata negara), kegiatan pemerintah
sehari-hari (hukum administrasi atau tata usaha negara), kejahatan (hukum
pidana), maka hukum perdata mengatur hubungan antara penduduk atau warga negara
sehari-hari, seperti misalnya kedewasaan seseorang, perkawinan, perceraian,
kematian, pewarisan, harta benda, kegiatan usaha dan tindakan-tindakan yang
bersifat perdata lainnya.
Hukum
dapat dibagi dua, yaitu hukum privat dan hukum publik (C.S.T Kansil). Hukum privat adalah hukum yang mengatur
hubungan orang perorangan, sedangkan hukum
publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan warga
negaranya. Hukum Pidana merupakan bagian dari hukum publik.
Hukum
pidana terbagi menjadi dua bagian yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana
formil. Hukum pidana materiil mengatur
tentang penentuan tindak pidana, pelaku tindak pidana, dan pidana (sanksi). Di
Indonesia , pengaturan hukum pdana materiil diatur dalam kitab undang-undang
pidana (KUHP). Hukum pidana formil mengatur
tentang pelaksanaan hukum pidana materiil. Di Indonesia, pengaturan hukum
pidana formil telah disahkkan dengan UU nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara
pidana (KUHAP).
Hukum tata negara
adalah hukum yang mengatur tentang negara, yaitu antara lain dasar pendirian,
sktruktur kelembagaan, pembentukan lembaga-lembaga negara, hubungan hukum (hak
dan kewajiban) antar lembaga negara, wilayah dan warga negara.
Hukum tata usaha (administrasi)
negara adalah hukum yang mengatur kegiatan administrasi negara
yaitu hukum yang mengatur tata pelaksanaan pemerintahan dalam menjalankan
tugasnya. Hukum administrasi memiliki kemiripan dengan hukum tata negara.
kesamaannya terletak dalam hal kebijakan pemerintah, sedngkan dalam hal
perbedaan hukumtata negara lebih mengacu kepada fungsi konstitusi/ hukum dasar
yang digunakan oleh suatu negara dalam hal pengaturan kebijakan pemerintah,
untuk hukum administrasi negara dimana negara dalam “ keadaan yang bergerak”.
Hukum tata usaha negara juga sering disebut HTN dalam arti sempit.
Hukum acara perdata di
Indonesia adalah hukum yang mengatur tentang tata cara (berperkara di badan
peradilan) dalam lingkup hukum perdata. Dalam hukum acara perdata, dapat
dilihat dalam berbagai peraturan Belanda dulu ( misalnya ; Het Herziene Inlandsh
Reglement/HIR, RBG, RB, RO).
Hukum acara pidana di Indonesia adlah hukum yang mengatur tentang
tata cara (berpekara di badan peradilan ) dalam lingkup hukum pidana. Hukum
acara pidana diatur dalam Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981
Asas
di dalam hukum acara pidana di Indonesia :
a. Asas
perintah tertulis, yaitu segala tindakan hukum hanya dapat dilakukan
berdasarkan perintah tertulis dari pejabat yang berwenang sesuai dengan
Undang-undang.
b. Asas
peradilan cepat, sederhana, biaya ringan, jujur, dan tiidak memihak, yaitu
serangkaian proses peradilan pidana (dari penyidik sampai dengan putusan hakim)
dilakukan cepat, ringkas, jujur, dan adil (Pasal 50 KUHAP)
c. Asas
untuk memperoleh bantuan hukum, yaitu setiap orang mempunyai kesempatan, bahkan
wajib memperoleh bantuan hukum guna pembelaan atas drinya (Pasal 54 KUHAP).
d. Asas
terbuka, yaitu pemerikasaan tindak pidana dilakukan secara terbuka untuk umum
(Pasal 64 KUHAP).
e. Asas
pembuktian, yaitu tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian
(Pasal 66 KUHAP), kecuali diatur oleh UU.
Hukum antar tata hukum adalah
hukum yang mengatur hubungan antara dua golongan atau lebih yang tunduk pada
ketentuan hukum yang berbeda. Hukum adat adalah seperangkat norma dan aturan adat yang
berlaku di suatu wilayah. Hukum Islam di indonesia belum bisa ditegakkan secara
menyeluruh karena belum adanya dukungan yang penuh dari segenap lapisan
masyarakat secara demokratis baik melalui pemili atau refendum maupun amandemen
terhadap UUD 1945 secara tegas dan konsisten.
PENUTUP
Berdasarkan penjelasan
diatas mengenai sejarah hukum di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa hukum yang
digunakan di Indonesia, hukum perdata dan juga hukum adat.
REFERENSI
Tidak ada komentar:
Posting Komentar